Konferensi Nasional: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
(APHTN-HAN) Ke II
“Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara
sebagai Implementasi UUD 1945"
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Sekretaris Jenderal APHTN-HAN) | Prof. Dr. M. Guntur Hamzah (Ketua Umum APHTN-HAN)
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih (Hakim Mahkamah Konstitusi) | Prof. Dr. Arief Hidayat (Hakim MK)
Prof. Dr. Saldi Isra (Wakil Ketua MK) | Prof. Yasonna H. Laoly, Ph.D. (Menteri Hukum dan HAM)
Hasyim Asy'ari, Ph.D. (Ketua Komisi Pemilihan Umum) | Rahmat Bagja, S.H., LL.M. (Ketua Badan Pengawas Pemilu)
Mr. Alberto Guevara Castro (International Expert on Electoral Justice and Institutional Relations, Università degli Studi di Siena, Italy)
Konferensi APHTN-HAN Ke II Tahun 2023 ini akan mempertemukan para ahli, pemikir, penulis, maupun peneliti yang menjadikan kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai pendekatan kajian. Adapun isu-isu kajian, akan dibagi dalam Panel Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara, sebagai berikut:
1. Panel Hukum Tata Negara (HTN) 1: Penegakan Hukum Pemilihan Umum
a. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
b. Penegakan hukum sengketa Pemilihan Umum di PTUN;
c. Penegakan Kode Etik Pemilihan Umum di DKPP;
d. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
2. Panel Hukum Tata Negara (HTN) 2: Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Metode Omnibus dalam Peraturan Perundang-undangan (Regulasi);
b. Penataan kelembagaan pembentukan Regulasi;
c. Penataan Regulasi di Daerah.
3. Panel Hukum Tata Negara (HTN) 3: Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan
a. Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan Kabinet;
b. Pengaturan Kementerian Negara;
c. Penataan Kelembagaan Ke-Presidenan.
Kemudian Panel Hukum Administrasi Negara, akan terbagi menjadi 2 Panel, diantaranya akan membahas isu:
1. Panel Hukum Administrasi Negara (HAN) 1: Hukum Administrasi Negara Sektoral
a. Diskresi Dalam Pelaksanaan Wewenang Pemerintah.
b. Perizinan Sektor Investasi
c. HAN dan Sumber Daya Alam - Lingkungan
2. Panel Hukum Administrasi Negara (HAN) 2: PTUN dan Kompetensinya
a. Kewenangan PTUN mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa
b. PTUN dan Tindakan Nyata (Faktual)
c. PTUN dan Keadilan Administrasi.
Topik Panel Hukum Tata Negara:
1. Penegakan Hukum Pemilu
2. Reformasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Sistem Presidensiil dan Pembentukan Kabinet Kedepan
Topik Panel Hukum Administrasi Negara:
1. Hukum Administrasi Negara Sektoral
2. PTUN dan Kompetensinya
Timeline Call For Paper
- Penerimaan Naskah : 4 Agustus - 4 September 2023
- Pengumuman Naskah Terpilih : 14 Sept 2023
- Pelaksanaan Konferensi : 29 Sept - 2 Okt 2023
Pengiriman Naskah (Full Text): bit.ly/KN-APHTN-HAN2
Template Naskah: bit.ly/Template-KN-APHTN-HAN2
*Naskah terpilih akan mendapat fasilitas pembiayaan hadir dalam konferensi, biaya pengganti naskah dan diterbitkan dalam buku
Narahubung: Rifandy Ritonga, S.H, M.H. (081279192666)
NASKAH TERPILIH
Untuk selanjutnya agar peserta terpilih dapat melakukan konfirmasi ke Narahubung dan mengisi form berikut:
Form Peserta Kriteria 1:
bit.ly/PesertaKriteria1-KNAPHTNHAN2
Form Peserta Kriteria 2:
bit.ly/PesertaKriteria2-KNAPHTNHAN2
